Pro dan Kontra Terhadap Penutupan TikTok Shop oleh Pemerintah Indonesia

TikTok Shop adalah salah satu platform social commerce yang memungkinkan pengguna untuk berbelanja barang atau jasa yang dipromosikan oleh kreator konten di media sosial TikTok. TikTok Shop telah menjadi salah satu tren belanja online di Indonesia, khususnya di kalangan generasi milenial dan Gen Z. Namun, pemerintah Indonesia telah melarang TikTok Shop dan platform sejenisnya untuk memfasilitasi transaksi perdagangan secara langsung di media sosial. Keputusan ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, terutama bagi pelaku usaha, konsumen, dan platform social commerce itu sendiri. Apa saja pro dan kontra terhadap penutupan TikTok Shop oleh pemerintah Indonesia? Mari kita simak ulasan berikut ini.

Pro

Salah satu alasan pemerintah melarang transaksi langsung di media sosial adalah untuk melindungi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan pedagang pasar yang terdampak oleh transformasi digital. Presiden Joko Widodo menyebut bahwa transaksi di media sosial berdampak sangat dahsyat dan membuat UMKM dan pasar merana . Dengan adanya larangan ini, pemerintah berharap dapat menjaga persaingan yang sehat antara pedagang lokal dan pedagang global, serta memberi kesempatan bagi UMKM dan pasar untuk bersaing di pasar Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga mengkhawatirkan adanya praktik perdagangan yang tidak sehat, seperti penipuan, penghindaran pajak, dan pelanggaran hak konsumen. Dengan melarang transaksi langsung di media sosial, pemerintah ingin mendorong platform social commerce untuk membuat badan usaha e-commerce tersendiri yang terdaftar dan diawasi oleh otoritas terkait . Hal ini dapat meningkatkan perlindungan konsumen, karena platform social commerce harus memenuhi standar kualitas, keamanan, dan tanggung jawab produk yang mereka jual. Selain itu, hal ini juga dapat meningkatkan pendapatan negara dari pajak, karena platform social commerce harus membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kontra

Di sisi lain, kebijakan pemerintah yang melarang transaksi langsung di media sosial juga menuai kritik dari berbagai pihak. Salah satunya adalah platform social commerce itu sendiri, seperti TikTok Shop. Platform social commerce menganggap bahwa kebijakan ini dapat mengurangi omzet dan jumlah pengguna mereka, karena mereka harus memisahkan media sosial dan e-commerce dalam platform yang berbeda . Hal ini dapat menurunkan pengalaman belanja yang lebih interaktif dan mudah bagi pelanggan, karena mereka tidak bisa langsung bertransaksi dengan kreator konten yang mereka sukai.

Selain itu, kebijakan ini juga dapat merugikan pedagang social commerce, khususnya UMKM yang menggunakan media sosial sebagai sarana promosi dan penjualan produk mereka. Dengan adanya larangan ini, pedagang social commerce harus menambah biaya dan proses administrasi untuk mendaftarkan diri sebagai pelaku usaha resmi, sehingga dapat membayar pajak . Hal ini dapat mengurangi margin keuntungan mereka, serta menghambat perkembangan usaha mereka. Selain itu, pedagang social commerce juga harus bersaing dengan pedagang e-commerce lainnya yang sudah memiliki nama besar dan basis pelanggan yang luas.

Terakhir, kebijakan ini juga dapat merugikan pelanggan, khususnya generasi milenial dan Gen Z yang lebih suka berbelanja langsung lewat media sosial . Dengan adanya larangan ini, pelanggan tidak bisa lagi menikmati pilihan produk dan harga yang ditawarkan oleh platform social commerce. Hal ini dapat menurunkan minat belanja mereka, serta mengurangi kepercayaan mereka terhadap platform social commerce. Selain itu, pelanggan juga harus beradaptasi dengan platform e-commerce baru yang mungkin tidak sesuai dengan selera dan kebutuhan mereka.

Negara Yang Berhasil Memanfaatkan Tiktok-Shop Untuk Keuntungan  Umkm Dalam Negerinya Sendiri

TikTok Shop memiliki potensi untuk membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam negeri untuk meningkatkan penjualan dan menjangkau pasar global. Berikut adalah beberapa contoh negara yang berhasil memanfaatkan TikTok Shop untuk keuntungan UMKM dalam negerinya sendiri:

• Indonesia: TikTok bermitra dengan DS/innovate, sebuah perusahaan konsultan digital, untuk membantu UMKM lokal menghadapi tantangan dan peluang di tengah iklim ekonomi Indonesia saat ini. TikTok dan DS/innovate menyelenggarakan program pelatihan dan mentoring bagi 100 UMKM terpilih yang bergerak di bidang fashion, kuliner, kesehatan, dan kecantikan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas digital, kreativitas, dan strategi pemasaran UMKM melalui platform TikTok1. Beberapa UMKM yang berhasil mendapatkan manfaat dari program ini adalah Beehive Cheese, Bali Soap, dan Kopi Kenangan1.
• Thailand: TikTok menggandeng Shopee, sebuah platform e-commerce terbesar di Asia Tenggara, untuk meluncurkan program TikTok Shopee Seller Booster. Program ini merupakan inisiatif pertama di dunia yang mengintegrasikan TikTok Shop dengan Shopee. Program ini memberikan kesempatan bagi UMKM Thailand untuk mempromosikan produk mereka secara langsung di TikTok dan mengarahkan pelanggan ke toko online mereka di Shopee. Program ini juga memberikan bantuan finansial, pelatihan, dan dukungan teknis bagi UMKM yang bergabung. Salah satu UMKM yang sukses berkat program ini adalah Nong Gift, seorang penjual baju anak-anak yang mengalami peningkatan penjualan hingga 300 persen setelah bergabung dengan program ini.
• Vietnam: TikTok bekerja sama dengan Lazada, sebuah platform e-commerce terkemuka di Asia Tenggara, untuk melaksanakan kampanye Lazada Super Show. Kampanye ini merupakan acara live streaming pertama di Vietnam yang menggabungkan hiburan dan belanja online. Kampanye ini menampilkan berbagai artis dan selebriti ternama yang memperkenalkan produk-produk pilihan dari UMKM Vietnam. Kampanye ini juga memberikan diskon, voucher, dan hadiah menarik bagi pengguna yang berbelanja melalui TikTok Shop. Kampanye ini berhasil mencatatkan lebih dari 50 juta tayangan dan meningkatkan penjualan UMKM Vietnam hingga 10 kali lipat. Beberapa UMKM yang ikut serta dalam kampanye ini adalah Lamia, The Face Shop, dan Oriflame.

Kesimpulan

Dari ulasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah yang melarang transaksi langsung di media sosial memiliki pro dan kontra bagi berbagai pihak. Pro dari kebijakan ini adalah dapat melindungi UMKM dan pasar lokal, meningkatkan perlindungan konsumen, dan meningkatkan pendapatan negara dari pajak. Kontra dari kebijakan ini adalah dapat mengurangi omzet dan jumlah pengguna platform social commerce, menambah biaya dan proses administrasi bagi pedagang social commerce, dan mengurangi pilihan produk dan harga bagi pelanggan. Oleh karena itu, kebijakan ini perlu disikapi dengan bijak oleh semua pihak yang terlibat, agar dapat mencapai keseimbangan antara kepentingan usaha, konsumen, dan negara.